TASIKMALAYA – Menjelang tahun politik, kalangan pesantren kerap menjadi buruan para politisi untuk didekati. Padahal kalangan pesantren pun adalah subjek demokrasi yang punya andil besar mengelola negeri baik di level eksekutif maupun legislatif.
Oleh sebab itu, pesantren harus memiliki keberanian melawan oligarki dalam bentuk apapun yang terus merakayasa demokrasi. Dengan modal sosial yang besar, basis keilmuan yang kokoh dan kemandirian, pesantren harus mulai memimpin proses demokrasi dengan menyuarakan keadilan bagi masyarakat, mengupayakan program kesejahteraan bagi umat, dan menguatkan komitmen kebangsaan sesama anak bangsa.
Hal itu dikatakan oleh Wakil Dewan Syura DPP PKB KH. Maman Imanulhaq saat menghadiri acara peringatan 40 hari wafatnya pimpinan Pesantren Cipasung Tasikmalaya, KH. Abun Bunyamin, Rabu 28 Desember 2022.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini mengingatkan peristiwa Muktamar NU di Cipasung tahun 1994 yang membuktikan bahwa dengan modal keberanian para ulama NU yang dimotori Gus Dur, bisa menang melawan rezim Soeharto yang ingin menghentikan kepemimpinan Gus Dur di NU.
“Spirit keberanian dan kemampuan berpikir kritis dalam melawan rezim yang zalim saat itu serta kebijakan stategis untuk kemashlahatan masyarakat membuat pesantren dan NU dihargai dan dihormati. Pesantren jangan hanya “didatangi” saat momen demokrasi seperti pilkada, pileg, atau pilpres karena pesantren bukan vote getter, tapi justru pesantren adalah subjek demokrasi yang aktif, stretegis, dan kritis,” kata Kiai Maman kepada wartawan.
Kiai Maman yang juga merupakan Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi ini menambahkan, dari Pesantren Cipasung pun dapat diambil hikmah bahwa sosok KH Ruhiyat dan para putranya termasuk juga KH Ilyas Ruhiyat yang menjadi Rais Aam PBNU menunjukkan pesantren dijadikan sebagai motor penggerak kehidupan masyarakat.
“Ini harus kembali menjadi perhatian kita bahwa sesungguhnya semua roda pemerintahan masyarakat, upaya-upaya transformatif itu tidak akan pernah lepas dari pesantren,” imbuh Kiai Maman.
Yang juga sangat penting, kata Kiai Maman, pesantren sebagai gudang ilmu pengetahuan melahirkan begitu banyak ulama intelektual bahkan para pejabat di level daerah sampai pusat. Maka, imbuhnya, tawaran-tawaran yang diproduksi oleh kalangan pesantren terhadap proses demokrasi adalah tawaran yang konstruktif dan substansional, bukan hanya sekedar manis bibir yang ditawarkan namun harus berupa program yang diimplementasikan.
Dan yang ketiga, imbuh Kiai Maman, sosok KH Ilyas Ruchiyat adalah sosok yang santun, sosok penuh kelembutan dengan melakukan strategi-strategi yang kuat dalam penguatan kehidupan masyarakat dan juga dalam politik secara nasional. Hal itu dilakukan oleh Kiai Ilyas lantaran didasari oleh prinsip prinsip NU yang toleran, ramah, dan juga selalu memegang teguh komitmen kebangsaan.
“Nah bila 3 poin itu, keberanian, keilmuan, dan juga bentuk ketulusan yang dimiliki oleh Cipasung menjadi kesadaran bagi seluruh pesantren, maka saya yakin tidak akan ada lagi yang meremehkan pesantren, tidak akan ada lagi kelompok-kelompok yang menganggap pesantren bisa dibeli, bisa dibayar. Pesantren dengan sejarah yang begitu panjang membuktikan kembali komitmennya untuk sebuah perubahan di tengah masyarakat dan juga menjaga negeri. Inilah hikmah pesantren untuk merawat masyarakat serta juga menjaga negeri,” kata Kiai Maman menutup.